Page 83 - Demo
P. 83
46tumpukan dokumen dari satu kantor ke kantor lain, kini cukupNIK, dan dunia digital yang menanti.Dirjen Dukcapil menambahkan catatan penting, bahwaintegrasi NIK dan sistem imigrasi masih dalam proses%u201cperpanjangan%u201d, dan semua harus dilakukan dengan seksama,aman, dan menghormati prinsip privasi. Sebuah peringatan yang terdengar sederhana, namunmenohok: di tengah kemudahan layanan, hak-hak dasarrakyat %u2014terutama kerahasiaan data kependudukan%u2014 harustetap dijaga, apalagi dalam negara demokratis sepertiIndonesia. Menteri Dalam Negeri pun menekankan hal ini, dengannada waspada tapi bersahabat, seolah berkata: %u201cData rakyatadalah amanah. Jangan sampai keinginan praktis menghancurkan privasi yang menjadi hak dasar manusia.%u201dDi sinilah drama modernisasi birokrasi bertemu realitaskemanusiaan: hukum hadir, teknologi hadir, tapi rakyat tetapmenjadi pusat perhatian. Transformasi digital imigrasi bukan sekadar efisiensi, bukansekadar pengurangan antrean panjang, tapi juga simbol bahwanegara hadir %u2014secara nyata, bermartabat, dan manusiawi. Bayangkanlah, di satu sudut kantor imigrasi, seorang ibubisa menyerahkan NIK anaknya tanpa membawa fotokopiijazah atau akta lahir; di sudut lain, mahasiswa menunggupaspornya tercetak hanya dengan satu angka tunggal yangmelekat pada dirinya sejak lahir.Begitulah wajah negara modern yang ingin ditampilkanYusril Ihza Mahendra: hukum dan teknologi menari bersama,
