Page 95 - Demo
P. 95
58Negara bukan hanya mengeksekusi, tetapi menari di atas taliprosedur global: menjaga martabat hukum, menghormati haknapi, dan memastikan bahwa setiap langkah%u2014dari dokumenkesehatan fisik-mental hingga persetujuan tertulis%u2014mengarahkan pada satu tujuan: keadilan lintas batas yang taktergoyahkan, sekaligus meminimalkan risiko diplomatik. Jadi, hukum internasional bukan beban, melainkan petajalan bagi Indonesia agar bisa bersikap tegas, beradab, dandihormati sekaligus di mata dunia.Dan jangan lupakan, prosedurnya ribet bak teka-tekisilang: persetujuan napi, persetujuan negara penghukum,dokumen masa pidana, bukti kesehatan, putusan hakimberkekuatan hukum tetap. Semuanya harus lengkap, tepat,dan akurat. Bahkan selisih satu dokumen bisa membuattransfer batal, membuat orkestra diplomasi itu fals danterdengar sumbang di telinga dunia.Kebijakan ini adalah salah satu bentuk %u201cseni politikhukum%u201d: mengurangi kepadatan lapas, mengefisienkan APBN,menjaga reputasi negara, membangun rasa saling percaya,sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampumenyeimbangkan hukum, kemanusiaan, dan diplomasi. Negara hadir tidak hanya sebagai eksekutor, tapi jugasebagai fasilitator rekonsiliasi dan perdamaian, bahkan denganmereka yang pernah menyentuh batas paling gelap kehidupanmanusia.Akhirnya, dari semua drama ini kita belajar: hukum bukanhanya tinta di kertas undang-undang, bukan sekadar statistiknapi atau angka APBN.

