Page 160 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA137jabatan Jaksa Agung tidak dapat diperlakukan sebagai isu administratif yang netral, sebab legalitas jabatan tersebut menjadi fondasi bagi rantai kewenangan yang menghasilkan tindakan koersif negara.Problem legalitas jabatan menjadi semakin signifikan karena setiap tindakan dalam proses penegakan hukum tidak sekadar mengatur prosedur, melainkan juga membatasi hak. Pembatasan kebebasan bergerak, reputasi, dan kepastian status hukum seseorang merupakan konsekuensi yang lazim mengiringi penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, maupun tindakan administratif lain yang terkait. Dalam kerangka negara hukum, pembatasan semacam itu menuntut prasyarat yang ketat, yaitu dasar hukum yang jelas, pejabat yang berwenang secara sah, dan mekanisme kontrol yang memungkinkan pengujian rasionalitas serta proporsionalitas penggunaan kewenangan.207Perkara yang menjadi fokus tulisan ini memperlihatkan hubungan langsung antara legalitas jabatan dan perlindungan hak konstitusional. Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai pemohon setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dalam perkara yang berkelindan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional yang tidak berhenti pada dampak individual, melainkan berakar pada problem yang lebih struktural, yakni tindakan penegakan hukum dijalankan dalam struktur kewenangan yang dipimpin oleh Jaksa Agung yang 207. Dildora Bazarova, %u201cChallenges of Enhancement of the Procedural Guarantees of the Rights and Interests of Participants in Criminal Proceedings,%u201d %u0130lk%u00f6%u011fretim Online 20, no. 3 (January 2021), https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.03.191.