Page 162 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA139penanda koreksi konstitusional atas ketidakpastian norma. Putusan ini dapat dibaca sebagai upaya Mahkamah untuk menutup ruang tafsir yang terlalu longgar dengan membangun standar kepastian masa jabatan, sekaligus sebagai bentuk kontrol yudisial atas diskresi eksekutif yang berpotensi meluas tanpa rambu.211 Pada saat yang sama, perkara ini memperlihatkan corak argumentasi Prof. Yusril Ihza Mahendra yang menautkan asas legalitas, kepastian hukum jabatan publik, dan tuntutan due process dalam ekosistem kewenangan penuntutan.Bertolak dari problem tersebut, tulisan ini disusun sebagai studi kasus yang berfokus pada dua hal yang saling berkaitan. Pertama, rekonstruksi peta argumentasi Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam pengujian norma masa jabatan Jaksa Agung, termasuk premis normatif, alasan konstitusional, serta konsekuensi ketatanegaraan yang ditarik dari setiap dalil. Kedua, pembacaan kritis terhadap pola penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam membangun kepastian hukum jabatan publik dan membatasi ruang diskresi yang lahir dari norma yang kabur. Dengan kerangka ini, pembahasan diarahkan untuk menunjukkan bahwa sengketa masa jabatan bukan sekadar perdebatan administrasi pengangkatan, melainkan bagian dari arsitektur negara hukum yang menentukan legitimasi penggunaan kewenangan yang membatasi hak.Kerugian KonstitusionalPermohonan pengujian undang-undang dalam Perkara 211. Helmi Boemiya, %u201cImplikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung sebagai Pejabat Negara Setingkat Menteri Terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung,%u201d Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2012).