Page 163 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA140Nomor 49/PUU-VIII/2010 dimohonkan langsung oleh Yusril Ihza Mahendra setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkara SISMINBAKUM.212Penetapan tersebut dikaitkan dengan sangkaan pelanggaran Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konstruksi pemohon, rangkaian tindakan penegakan hukum yang mengikutinya tidak dapat dipisahkan dari isu legalitas jabatan pada puncak struktur kewenangan Kejaksaan, sehingga persoalan yang dipersoalkan sejak awal ditempatkan sebagai persoalan negara hukum, bukan semata peristiwa personal.213Secara administratif, status tersangka dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani pejabat pada unsur tindak pidana khusus. Pemohon menautkan tindakan tersebut dengan karakter hierarkis Kejaksaan, yakni bahwa tindakan pada tingkat operasional berjalan dalam rantai komando yang pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada Jaksa Agung sebagai pimpinan lembaga. Sebab apabila legalitas jabatan Jaksa Agung dipandang tidak pasti atau tidak sah, maka timbul pertanyaan konstitusional mengenai legitimasi kewenangan yang melahirkan pembatasan terhadap hak warga negara.214212. Bunga Manggiasih, %u201cGugat Keabsahan Jaksa Agung, Yusril Menang,%u201d Tempo, September 22, 2010, https://www.tempo.co/hukum/gugatkeabsahan-jaksa-agung-yusril-menang-1790787.213. Mutia Sari Indah, %u201cAnalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUVIII/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung,%u201d Disertasi Doktor, (Padang:Universitas Andalas, 2012).214. Pribadi, %u201cAnalisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUVIII/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung.%u201d