Page 225 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA202sebagai studi kasus yang menguji apakah desain legislasi telah menyediakan prasyarat independensi material secara stabil. Perkara ini menguji frasa %u201cdiatur dengan peraturan perundang-undangan%u201d pada ketentuan mengenai gaji pokok, tunjangan, hak-hak lain, dan jaminan keamanan hakim.305Frasa tersebut bersifat generik karena peraturan perundangundangan mencakup berbagai instrumen dengan prosedur pembentukan dan derajat fleksibilitas yang berbeda. Ketika kewenangan delegasi dibiarkan terbuka, pengaturan dapat tersebar dan berubah-ubah, sehingga kepastian hukum menurun dan ruang kendali struktural meningkat. Tulisan ini menyusun analisis melalui tiga pertanyaan. Pertama, apa isu konstitusional inti yang dipersoalkan pemohon dan mengapa persoalan itu relevan bagi independensi kehakiman. Kedua, bagaimana Mahkamah membangun ratio decidendi, terutama ketika Mahkamah tidak menghubungkan secara langsung frasa delegasi dengan gangguan independensi, namun tetap mengabulkan permohonan melalui jalur kepastian hukum. Ketiga, apa implikasi putusan bagi doktrin delegasi pengaturan dan bagi agenda penguatan negara hukum dalam ranah perundang-undangan.Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat negara hukum karena ia memastikan pengadilan dapat berfungsi sebagai forum penilaian yang netral atas sengketa warga negara, serta sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan cabang-cabang kekuasaan negara.306 Independensi juga menjaga agar hukum 305. Simon Butt, %u201cConstitutional Court Decisions on the Judicial Independence of Other Indonesian Courts,%u201d Constitutional Review 9, no. 2 (December 2023): 247, https://doi.org/10.31078/consrev922.306. Joseph Raz, %u201cThe Politics of the Rule of Law*,%u201d Ratio Juris 3, no. 3 (December 1990): 331%u201339, https://doi.org/10.1111/j.1467-9337.1990.tb00066.x.