Page 273 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA250prosedur, dan kontrol yang jelas. Dampak lanjutannya terlihat pada reformasi legislasi pada Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 memformalkan desain Pasal 97 yang memberikan rentang waktu pencekalan dengan lebih tegas. Kata kunci: kebebasan bergerak, pencegahan, keimigrasian, kepastian hukum, dan Mahkamah Konstitusi.PendahuluanSejauh mana negara boleh menahan langkah seorang warganya? Pencegahan ke luar negeri memang dikenal sebagai instrumen administratif dalam sebuah perkara hukum. Hal ini ditujukan agar proses penyelidikan ataupun penyidikan dapat lebih mudah digunakan demi mencari fakta.361 Tetapi ketika pencegahan itu berulang, diperpanjang, dan tidak memberi kepastian kapan berhenti, maka kewenangan ini sebenarnya dapat menjadi alat untuk mencederai HAM. Pencegahan seperti itu melahirkan pergeseran tindakan keimigrasian secara administratif menuju pembatasan kebebasan bergerak yang melahirkan ketidakpastian hukum.362Prof. Yusril Ihza Mahendra pernah mengalami ini, dan menggugatkan ke Mahkamah Konstitusi. Ia pernah dicegah keluar negeri pada tahun 2010 dan berlanjut lagi pada tahun 2011,363 sehingga status hukum yang melekat pada dirinya 361. Jayadi Al Amien, Bayu Adiputra Ananta Wijaya, and Muhammad Riski Nugraha, %u201cPeran Imigrasi dalam Melakukan Pencegahan Keimigrasian terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,%u201d Media Bina Ilmiah 17, no. 2 (2022): 215%u201324.362. Ajeep Akbar Qolby, %u201cReformulasi Hukum Terkait Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) Berdasarkan Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),%u201d Program Studi Hukum Keimigrasian, n.d., 1%u201312.363. Nov, Yusril Gugat Jaksa Agung Ke PTUN, Hukum Online, June 28, 2011, https://www.hukumonline.com/berita/a/yusril-gugat-jaksa-agung-keptun-lt4e093b4fa9549/.