Page 489 - Demo
P. 489
THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA466olahraga lain dan potensi pajak ganda yang mengganggu kepastian hukum. Kajian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk membaca ratio decidendi, termasuk menempatkan dissenting opinion sebagai cermin batas deferensi Mahkamah terhadap kebijakan fiskal.Kata kunci: konstitusi fiskal, pajak daerah, pajak hiburan, reasonable classification, kepastian hukum, dan golf.PendahuluanBagi negara, pajak bukan sekadar teknik menghimpun pendapatan, melainkan juga sebuah bentuk relasi kuasa antara negara dan warga.649 Dalam hubungan itu, pemajakan harus mendapatkan legitimasi konstitutional dan juga menjamin kepastian hukum tanpa diskriminasi.650 Jaminan legitimasi dan kepastian hukum inilah yang sebenarnya sering kali diuji ke Mahkamah Konstitusi.Salah satunya adalah dalam perkara terkait dengan pajak golf. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009)%u2014yang dimaksudkan untuk menata ulang relasi fiskal pusat%u2013daerah%u2014memasukkan permainan golf sebagai salah satu objek pajak hiburan.651 Bagi pembentuk undang-undang, itu 649. Dennis P. Quinn, and Robert Y. Shapiro, %u201cBusiness Political Power: The Case of Taxation,%u201d American Political Science Review 85, no. 3 (September 1991): 851%u201374, https://doi.org/10.2307/1963853.650. Jussi Jaakkola, %u201cA Democratic Dilemma of European Power to Tax: Reconstructing the Symbiosis Between Taxation and Democracy Beyond the State?,%u201d German Law Journal 20, no. 05 (July 2019): 660%u201378, https://doi.org/10.1017/glj.2019.55.\\\%uc0\\\%u8221{} {\\\\i{}German Law Journal} 20, no. 05 (July 2019651. Wirawan B. Ilyas, %u201cAnalisis Hukum terhadap Pengenaan Pajak Ganda,%u201d JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM 19, no. 4 (2012): 566%u201385, https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art5.

