Page 491 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA468kementerian keuangan, bukan perancang APBN, bukan pemilik mandat politik untuk memilih objek pajak. Namun, Mahkamah tetap dapat memutus isu kebijakan fiskal yang dianggap diskriminatif. Oleh karenanya, keadilan pajak golf, dalam perspektif Mahkamah Konstitusi, bukan terutama soal apakah golf itu hiburan atau olahraga dalam pengertian sehari-hari, melainkan soal standar konstitusional untuk menilai klasifikasi fiskal. Konstitusi pada dasarnya mengizinkan negara membedakan disebabkan tidak semua hal harus diperlakukan sama. Tetapi konstitusi sekaligus melarang pembedaan yang arbitrer, pembedaan yang lahir dari stereotip sosial, atau pembedaan yang memukul satu objek secara selektif tanpa alasan yang dapat diuji.653 Dalam tradisi hukum tata negara modern, ini sering dirumuskan dalam gagasan reasonable classification atau larangan arbitrariness dimana negara boleh membuat klasifikasi, tetapi klasifikasi harus masuk akal, relevan dengan tujuan kebijakan, serta tidak menghasilkan perlakuan yang timpang terhadap halhal yang sebanding.654Sengketa pajak golf juga memperlihatkan bagaimana persoalan fiskal dapat menjadi persoalan hak. Dalam konstitusi Indonesia, jaminan persamaan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) serta larangan perlakuan diskriminatif (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) bukan hanya berlaku untuk kebebasan sipil653. George P. Fletcher, %u201cThe Right and the Reasonable,%u201d Harvard Law Review98, no. 5 (March 1985): 949, https://doi.org/10.2307/1340881.654. Maurizio Manzin, %u201cReasonableness of Limits, Reasonableness as Limit (in Legal Interpretation),%u201d International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de S%u00e9miotique Juridique 35, no. 1 (February 2022): 143%u201352, https://doi.org/10.1007/s11196-021-09820-2.