Page 493 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA470Nomor 52/PUU-IX/2011 dapat dibaca sebagai pelajaran tentang konstitusi fiskal (fiscal constitution) dalam arti yang lebih luas. Konstitusi fiskal bukan hanya Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Lebih dari itu, konstitusi fiskal adalah cara konstitusi menata kekuasaan memungut dan membebani yang perihal siapa yang boleh memungut, dengan dasar apa, dengan batas apa, dan dengan standar keadilan apa.656 Ketika Mahkamah menilai norma pajak, Mahkamah sedang menguji bukan sekadar prosedur formal pembentukannya, melainkan rasionalitas konstitusionalnya. Di sini, Mahkamah menilai apakah power to tax dijalankan sebagai instrumen pembiayaan yang adil, atau tergelincir menjadi instrumen yang menarget secara selektif dan memproduksi ketidaksetaraan.657Namun harus diakui, pengujian kebijakan fiskal selalu menempatkan Mahkamah pada dilema klasik dalam hukum tata negara yakni dilema deferensi. Seberapa jauh hakim konstitusi boleh menilai substansi kebijakan yang secara tradisional berada dalam ruang diskresi pembentuk undang-undang? Terlalu deferen, Mahkamah berisiko membiarkan klasifikasi yang arbitrer berlindung di balik mantra dengan mengembalikan pengaturan tersebut dalam ranah kebijakan. Sedangkan jika terlalu agresif, Mahkamah berisiko berubah menjadi pembuat kebijakan tanpa mandat demokratis. 656. Stefano Merlo, %u201cA Republican Fiscal Constitution for the EMU,%u201d Critical Review of International Social and Political Philosophy, September 21, 2023, 1%u201323, https://doi.org/10.1080/13698230.2023.2260235.657. Alfred G. Buehler, %u201cConstitutional Limitation upon the Taxing Power,%u201d The Bulletin of the National Tax Association 24, no. 6 (March 1939): 176%u201382, https://doi.org/10.1086/bullnattax41791213.