Page 496 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA473Mereka semua adalah subjek hukum yang sah, wajib pajak yang selama ini sudah patuh terhadap berbagai kewajiban fiskal, dan sekaligus aktor penting dalam penyediaan sarana olahraga golf. Dengan posisi itulah mereka datang ke Mahkamah, menyatakan bahwa negara melalui UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperlakukan golf secara keliru dan diskriminatif dibandingkan cabang olahraga lain.Garis besar persoalannya bermula dari pilihan politik hukum pembentuk undang-undang ketika menyusun Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009. Dalam pasal tersebut, golf disejajarkan dengan biliar, boling, dan dimasukkan ke dalam rumpun %u201chiburan%u201d yang menjadi objek pajak hiburan daerah.661 Dalam praktik, ini menempatkan lapangan golf dalam kategori yang sama dengan diskotik, karaoke, klub malam, panti pijat, spa, dan bentuk hiburan komersial lainnya. Bagi para Pemohon, kategorisasi ini bukan sekadar soal istilah, melainkan membawa konsekuensi yuridis dan ekonomis bahwa golf yang secara konsisten diakui sebagai olahraga, diperlakukan oleh rezim pajak daerah sebagai hiburan, sehingga menjadi objek pajak hiburan yang menambah beban fiskal dan mengaburkan kedudukannya dalam sistem hukum nasional.662Argumentasi para Pemohon bergerak dari premis dasar bahwa golf adalah olahraga, bukan hiburan. Mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 661. ASH, %u201cGolf Kena Pajak karena Tak Semata Olahraga,%u201d Hukum Online, October 19, 2011, https://www.hukumonline.com/berita/a/golf-kenapajak-karena-tak-semata-olahraga-lt4e9eb5700825e/.662. Dicky Eko Prasetio, Muh Ali Masnun, dan Bayangsari Wedhatami, %u201cLegal Uncertainty of Golf Game as Sports and Entertainment Branch in Local Tax Imposition,%u201d Jurnal Wawasan Yuridika 8, no. 1 (2024): 76%u201393.