Page 285 - Demo

248dilakukan hanya dalam waktu tujuh hari untuk diputus, sesuaiketentuan hukum yang berlaku.%u201d Sekilas terdengar kilat, tapi ini bukan klaim populis; initerukur, berdasarkan Pasal 64%u201367 Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (TPPU). Bayangkan: dari aksi kriminal, dari duit yang mengalirgelap di balik layar digital, negara bisa merampasnya dalamseminggu, jika prosedur dijalankan dengan disiplin.Fenomena judi online (judol) memang bukan perkarasepele. Bukan hanya masalah moral, yang jelas-jelasmenggerogoti akhlak generasi muda, tapi juga ekonomi. Bandar judi hanya bisa dijerat pidana maksimal 10 tahunpenjara menurut Pasal 303 KUHP, sementara pemain biasatiga tahun berdasarkan Pasal 303 bis. Namun uang yangdihasilkan tidak berhenti pada angka itu; ketika dimasukkanke dalam sistem keuangan, diputar, atau bahkan %u2018diputihkan%u2019melalui kripto, ia masuk kategori pencucian uang. Maka di sinilah UU Perampasan Aset menemukan relevansinya: bukan sekadar menghukum, tetapi memastikan hasilkejahatan tidak lagi bisa beranak-pinak di tengah masyarakat.Kalau kita tengok lebih jauh, mekanisme perampasan inimemang seperti jam tangan presisi Swiss: PPATK berperansebagai pengawas transaksi mencurigakan. Mereka bisamenghentikan sementara arus uang yang dicurigai berasaldari judi online, dan jika pemiliknya tak muncul dalam waktu30 hari, penyidik bisa mengajukan permohonan ke pengadilanagar aset itu resmi menjadi milik negara.