Page 145 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA12259 ayat (4) huruf c mengandung sifat multitafsir, terutamamelalui kategori paham lain yang membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Argumen ini diperkuat oleh perhatian pada pergeseran objek larangan dari tindakan yang dapat diukur menuju ranah keyakinan dan pikiran, sehingga pembatasan berpotensi bersinggungan dengan forum internum kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani.Secara prosedural, dinamika perkara menunjukkan bahwa pembubaran HTI melalui pencabutan badan hukum berlangsung sebelum permohonan teregistrasi, lalu isu kedudukan hukum menjadi penentu arah pemeriksaan. Dalam pembacaan kritis, penanganan yang berputar pada legal standing membuat pembahasan pokok perkara tidak sepenuhnya menyentuh jantung perdebatan yang diajukan Pemohon, yakni batas diskresi eksekutif dan standar konstitusional pembatasan kebebasan berserikat.Dengan demikian, signifikansi perkara ini bagi kajian ketatanegaraan justru semakin menonjol pada posisi argumentatif yang dibangun Yusril. Perkara tersebut memaksa diskursus akademik untuk menilai kembali relasi antara ideologi negara dan negara hukum, terutama pada prinsip bahwa pembatasan hak tidak cukup dibenarkan oleh tujuan yang dinyatakan sah, tetapi harus ditopang oleh norma yang presisi dan prosedur yang adil serta dapat diuji. Dalam horizon yang lebih luas, pandangan Yusril memberi pelajaran metodologis bagi desain regulasi ormas, yaitu kebutuhan merumuskan kriteria yang ketat, mekanisme pembuktian yang transparan, dan bentuk kontrol yudisial yang efektif sejak tahap awal tindakan pembatasan, agar perlindungan hak tidak berubah menjadi sekadar remediasi setelah dampak sosial politik berlangsung.