Page 139 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA116mengembangkan teknik pengendalian yang lebih sistemik melalui penataan ideologi dan pengaturan administratif yang ketat, sehingga orientasi dan ruang gerak organisasi dipaksa menyesuaikan diri dengan doktrin resmi negara mengenai Pancasila. Pola tersebut mencapai puncaknya melalui Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 8/1985) yang mewajibkan seluruh ormas menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal.198 Konsekuensinya, ormas yang tidak menyesuaikan diri menghadapi risiko penolakan pengesahan, pencabutan status, pembatasan aktivitas, atau marginalisasi dari ruang publik.Secara formal, mekanisme penertiban dan pembubaran dalam rezim UU 8/1985 berorientasi pada kewenangan pemerintah, bukan pada pengujian yudisial.199 Pemerintah diberi kewenangan melakukan pembinaan, memberikan peringatan, menghentikan kegiatan, serta mencabut pengesahan organisasi dengan rujukan pada ketertiban umum dan kesetiaan pada Pancasila serta UUD 1945. Dalam praktik, desain tersebut kerap mendorong terjadinya tekanan terhadap organisasi yang bersifat kritis, sehingga organisasi dipaksa bergerak ke arah asosiasi yang loyal atau memilih jalan diam. Alih alih menyatakan pembubaran secara terbuka, rezim sering menggunakan instrumen administratif yang fungsinya setara, misalnya dengan tidak memperpanjang izin, menahan proses legalitas, membatasi kegiatan, atau menindak pimpinan dengan perangkat 198. Zuhri Humaidi, %u201cIslam Dan Pancasila: Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal,%u201d Kontekstualita 25, no. 2 (2010): 291%u2013312.199. Edna C. Pattisna, %u201cPelarangan Ormas Seharusnya Lewat Proses Peradilan,%u201d Kompas.Id, December 31, 2020, https://www.kompas.id/artikel/pelaranganormas-seharusnya-lewat-proses-peradilan.