Page 135 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA112politik normatif, bukan aktor elektoral yang berkompetisi memperebutkan jabatan publik.Dengan konsepsi tersebut, aktivitas HTI di ruang publik umumnya diwujudkan melalui penyelenggaraan pengajian, konferensi, penerbitan, serta diskusi yang membawa gagasan khilafah sebagai agenda ideologis.189Organisasi ini tidak mengajukan calon, tidak berkampanye dalam pemilihan umum, dan tidak menempatkan kadernya dalam struktur kekuasaan negara melalui mekanisme elektoral.190 Dari sudut pandang ini, HTI dapat dipahami sebagai organisasi dakwah dengan agenda politik normatif yang bekerja melalui produksi wacana, pembinaan, dan mobilisasi opini, alih alih sebagai partai politik yang berkompetisi secara prosedural dalam sistem demokrasi.Akan tetapi, dalam konstruksi pemerintah, pembedaan tersebut dipandang tidak menentukan. Narasi resmi menempatkan HTI sebagai ancaman terhadap Pancasila, dengan argumentasi bahwa promosi terbuka atas khilafah dipahami sebagai kehendak untuk mengganti dasar negara dan, karena itu, merupakan alasan yang cukup untuk membubarkan organisasi.191Dalam konteks Perppu Ormas, cara pandang demikian memperoleh instrumen administratif yang lebih cepat untuk mengeksekusi pembubaran, sekaligus menggeser 189. Susanne Olsson, %u201cHizb Ut-Tahrir%u2019s Caliphal Counter-Narrative,%u201d Religions 12, no. 7 (June 2021): 486, https://doi.org/10.3390/rel12070486.190. Didier Chaudet, %u201cHizb Ut-Tahrir: An Islamist Threat to Central Asia?1,%u201d Journal of Muslim Minority Affairs 26, no. 1 (April 2006): 113%u201325, https://doi.org/10.1080/13602000600738822.191. Heldania Tri Lubis, %u201cAlasan Pemerintah Bubarkan HTI: Demi Keutuhan NKRI,%u201d Detik News, July 19, 2017, https://news.detik.com/berita/d-3565455/alasanpemerintah-bubarkan-hti-demi-keutuhan-nkri.