Page 376 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA353CHAPTER TUJUHBATAS KONSTITUSIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KEPEMILUAN DALAM MENJAGA KEKHUSUSAN ACEHAbstrakTulisan ini membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa perlindungan kekhususan Aceh dalam rezim kepemiluan tidak hanya ditentukan oleh substansi pengaturan, tetapi juga oleh batas-batas konstitusional prosedur pembentukan undang-undang. Dengan pendekatan penelitian hukum doktrinal dan studi kasus atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, analisis menelaah relasi antara doktrin lex specialis, kepastian hukum prosedural, dan fungsi pengawasan yudisial Mahkamah Konstitusi dalam situasi tumpang tindih antara undang-undang umum dan undangundang khusus Aceh. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerima integrasi desain pemilu nasional sepanjang tidak meniadakan mekanisme khusus yang diperintahkan UUPA dan sepanjang jejak legislasi (konsultasi serta pertimbangan DPRA) dapat dibuktikan secara objektif. Dengan menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilu inkonstitusional