Page 379 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA356melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai pengaturan khusus yang mengaitkan komitmen perdamaian dengan konstitusionalisme, sehingga komitmen politik memperoleh daya mengikat dalam tata kelola negara.Lebih lanjut, kekhususan Aceh tidak hanya menyangkut keadilan transisional atau penguatan desain pemerintahan daerah. MoU Helsinki dan UUPA membentuk arsitektur kelembagaan yang juga mencakup aspek elektoral.509Pengakuan partai politik lokal, pengaturan tersendiri mengenai pilkada, relasi kewenangan Aceh dengan pemerintah pusat, serta logika representasi politik Aceh merupakan bagian dari rancangan perdamaian. Dalam konfigurasi demikian, pemilihan umum di Aceh tidak semata prosedur teknis elektoral, melainkan instrumen stabilisasi politik yakni pengaturan mengenai siapa dapat mencalonkan diri, melalui saluran politik apa, dan dengan tata cara apa, pada tingkat tertentu berkaitan dengan legitimasi perdamaian. Oleh karena itu, lex specialis Aceh di bidang kepemiluan tidak dapat diperlakukan sebagai pengecualian administratif belaka, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan komitmen politik pasca-konflik tidak mengalami erosi akibat penyeragaman hukum nasional.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hadir sebagai rezim kepemiluan nasional yang menstandarkan berbagai aspek desain pemilu. Dalam konteks Aceh, persoalan utama sebenarnya tidak berhenti pada materi pengaturan, melainkan juga pada prosedur pembentukannya serta konsekuensi prosedural tersebut 509. M. Fahrudin Andriyansyah, %u201cPeran Partai Politik Lokal dalam Penyelanggaraan Otonomi Khusus di Aceh,%u201d Yurispruden 3, no. 1 (January 2020): 24%u201341, https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4862.