Page 421 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA398undang umum tanpa mekanisme perubahan yang tegas. Dalam sistem hukum yang kompleks, risiko terbesar sering kali bukan pelanggaran frontal, melainkan erosi bertahap melalui teknik legislasi yang tampak netral. Mahkamah, dalam perkara ini, memberi sinyal bahwa Aceh tidak dapat diperlakukan sebagai objek harmonisasi sepihak. Jika pembentuk undang-undang hendak menyelaraskan desain pemilu Aceh, jalannya harus melalui prosedur khusus yang sudah ditetapkan, dengan dokumentasi yang dapat diuji, bukan melalui asumsi bahwa konsultasi sudah cukup dilakukan secara informal.Namun demikian, penguatan demokrasi Aceh tidak otomatis selesai hanya melalui satu putusan. Keberadaan partai lokal dan kompetisi politik pascakonflik membawa persoalan khas demokrasi, misalnya fragmentasi elit, praktik transaksional, dan potensi kartelisasi lokal. Persoalanpersoalan tersebut semestinya dijawab melalui perbaikan tata kelola, penguatan akuntabilitas, pendidikan politik, serta penegakan hukum pemilu, bukan melalui pelemahan fondasi kekhususan yang menjadi penopang konsolidasi perdamaian. Putusan Mahkamah memberikan kerangka agar koreksi atas persoalan demokrasi tidak dilakukan dengan merusak arsitektur kelembagaan yang menopang perdamaian itu sendiri.Pada akhirnya, Putusan 66/PUU-XV/2017 memperkuat demokrasi Aceh dengan menegaskan tiga hal sekaligus. Pertama, UUPA berfungsi sebagai lex specialis yang tidak boleh dikesampingkan secara implisit. Kedua, prosedur konsultasi dan pertimbangan DPRA adalah jaminan konstitusional atas kepastian hukum yang adil, bukan sekadar etika politik. Ketiga, demokrasi Aceh merupakan