Page 419 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA396kesepakatan politik yang melahirkan hak prosedural bagi Aceh untuk didengar ketika norma yang menyentuh inti kekhususannya hendak diubah.579 Ketika prosedur tersebut dilompati, yang terganggu bukan hanya tata cara pembentukan undang-undang, tetapi juga kepercayaan bahwa pemerintah pusat konsisten terhadap komitmennya. Dalam masyarakat pascakonflik, kepercayaan merupakan modal institusional yang menentukan apakah demokrasi tetap menjadi mekanisme utama penyelesaian kompetisi atau justru digantikan oleh dinamika saling curiga yang kontraproduktif.Dari perspektif penguatan demokrasi, putusan ini mempertegas bahwa demokrasi bukan hanya hasil pemilu, tetapi juga kualitas proses yang melandasi pembentukan aturannya. Prosedur konsultasi dan pertimbangan DPRA bukan aksesori, melainkan mekanisme partisipatif yang memastikan adanya persetujuan bermakna dari lembaga perwakilan Aceh terhadap perubahan yang mempengaruhi desain otonominya. Dengan demikian, Putusan 66/PUU-XV/2017 mengangkat prosedur ke tingkat prinsip. Ia memaksa pembentuk undang-undang untuk memperlakukan kekhususan Aceh sebagai arsitektur yang harus dirawat melalui jalur yang sah, bukan sebagai pengecualian yang bisa dihapus lewat pasal penutup.Relevansi putusan ini semakin terang jika ditempatkan dalam konteks demokrasi perdamaian Aceh. Eksistensi partai politik lokal, pemilihan kepala daerah pascaperdamaian, serta kelembagaan pemilu yang khas merupakan instrumen rekayasa kelembagaan agar transisi dari perjuangan 579. Rizwan dan Tarigan, %u201cDinamika Politik Hukum Pembentukan UndangUndang Pemerintahan Aceh.%u201d