Page 414 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA391Negara tetap mempunyai kepentingan yang sah untuk memastikan keseragaman prinsip pemilu, integritas penyelenggaraan, serta standar akuntabilitas kelembagaan. Namun, untuk Aceh, ruang perubahan itu tidak boleh melompati mekanisme lex specialis yang telah disepakati. Di sinilah Mahkamah merumuskan bahwa integrasi nasional sah, tetapi prosedur khusus Aceh adalah syarat legitimasi. Normalisasi tidak boleh berbentuk pembatalan sepihak; harmonisasi harus menempuh jalur yang disediakan oleh UUPA.Setelah menegaskan prinsip-prinsip itu, Mahkamah masuk ke ranah fakta dan pembuktian terkait apakah DPR dan Pemerintah benar-benar telah menjalankan kewajiban konsultasi dan permintaan pertimbangan kepada DPRA ketika membentuk UU Pemilu 2017, terutama bagian yang menyentuh kelembagaan pemilu Aceh dan pencabutan pasal-pasal UUPA? DPR dalam keterangannya menyatakan bahwa konsultasi tersebut telah dilakukan.573 Secara teoritis, bila klaim ini dapat dibuktikan, ia berpotensi menjadi %u201cpenyelamat%u201d bagi norma yang dipersoalkan, atau setidaknya melemahkan dalil Pemohon yang bertumpu pada cacat prosedural. Namun Mahkamah mencatat sesuatu yang sangat menentukan dimana DPR berjanji akan menyampaikan buktibukti konsultasi itu, tetapi sampai persidangan ditutup, bukti tersebut tidak pernah diserahkan. Konsekuensinya bahwa Mahkamah tidak memiliki dasar evidensial untuk meyakini bahwa prosedur khusus yang diamanatkan UUPA telah dijalankan.573. Muhammad Saleh, %u201cBeredar Nama-Nama Anggota DPR Aceh Lakukan Konsultasi Dengan DPR RI,%u201d Modus Aceh, September 27, 2017, https://modusaceh.co/news/beredar-nama-nama-anggota-dpr-aceh-lakukankonsultasi-dengan-dpr-ri/index.html.