Page 409 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA386di wilayah Aceh. Kekhususan itu tampak pada pengakuan partai politik lokal, desain kelembagaan tertentu, pengaturan sumber daya, serta ranah elektoral. Dengan demikian, pemilu di Aceh tidak hanya dipahami sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai komponen penting konsolidasi perdamaian. Pengaturan mengenai siapa yang dapat mencalonkan diri, melalui partai apa, dengan ketentuan apa, dan bagaimana penyelenggaraannya diatur berimplikasi terhadap legitimasi mekanisme politik yang menggantikan mekanisme kekerasan.Karena itu, dalam logika MoU dan UUPA, prosedur pembentukan dan perubahan kebijakan yang menyentuh Aceh bukan formalitas belaka. Ketentuan konsultasi dan pertimbangan DPRA dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung dengan Aceh harus dibaca sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga consent politik Aceh di dalam negara kesatuan.566 Ia berfungsi sebagai pengaman agar perubahan kebijakan nasional tidak terasa sebagai pemutusan sepihak terhadap paket perdamaian. Dalam masyarakat pasca konflik, prosedur adalah bahasa penghormatan. Ia memberi pesan bahwa pusat tidak sekadar memerintah, tetapi mengajak bicara. Dalam bahasa lain, prosedur adalah alat merawat kepercayaan.Di titik inilah ketegangan dengan penyeragaman pemilu nasional muncul. Ketika Undang-Undang Pemilu 2017 mencoba menstandarkan desain kepemiluan secara nasional, pertanyaannya bukan hanya apakah standardisasi itu efisien, tetapi apakah ia kompatibel dengan desain 566. Royani Salpina, Rusjdi Ali Muhammad, and Yenny Sriwahyuni, %u201cKedudukan Memorandum Of Understanding (Mou) Helsinki dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,%u201d 6.