Page 411 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA388bukan peristiwa satu hari, melainkan proses panjang. Ia memerlukan pemeliharaan lewat kebijakan, prosedur, dan simbol. Ketika simbol-simbol utama seperti pemilu dan representasi politik lokal dikelola tanpa sensitivitas terhadap sejarah lahirnya, risiko erosi kepercayaan meningkat.Pada akhirnya, MoU Helsinki menunjukkan satu prinsip penting dalam ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Negara kesatuan tidak harus seragam dalam segala hal, karena UUD 1945 sendiri membuka ruang pengakuan bagi daerah yang khusus. Di Aceh, pengakuan itu bukan hadiah, melainkan hasil negosiasi politik untuk mengakhiri perang.567 Karena itu, setiap kebijakan nasional yang masuk ke Aceh harus diuji bukan hanya pada standar efisiensi administrasi, tetapi juga pada standar legitimasi konstitusional dan keberlanjutan perdamaian. MoU Helsinki bekerja sebagai fondasi moral politiknya, UUPA sebagai fondasi normatif hukumnya, dan Pasal 18B ayat (1) sebagai fondasi konstitusionalnya. Bila ketiganya dibaca sebagai satu rangkaian, maka pemilu Aceh, kelembagaan lokal, dan prosedur konsultasi bukan detail, melainkan mekanisme agar Aceh tetap merasa menjadi bagian dari Indonesia tanpa kehilangan kekhasan yang dijanjikan.Pertimbangan MahkamahPertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 66/PUU-XV/2017 pada dasarnya menutup satu lingkaran argumen yang sejak awal sudah digambar oleh Yusril Ihza Mahendra ketika tampil sebagai ahli bahwa sengketa ini bukan semata soal teknis kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh, melainkan soal penghormatan terhadap lex 567. Rizwan dan Tarigan, %u201cDinamika Politik Hukum Pembentukan UndangUndang Pemerintahan Aceh.%u201d