Page 408 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA385memindahkan konflik dari logika kemenangan militer ke logika kompetisi demokratis. Ia menukar peluru dengan prosedur. Ia menukar klaim merdeka dengan otonomi luas yang dijamin. Ia menukar kecurigaan dengan mekanisme pemantauan. Dan ia menukar luka masa lalu dengan janji mekanisme kebenaran dan rekonsiliasi.Namun, dalam sistem hukum Indonesia, MoU tidak otomatis menjadi sumber hukum yang mengikat warga negara.564 Kekuatannya menjadi efektif ketika dikonstitusionalisasikan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh. UUPA bekerja sebagai instrumen legal yang mengubah isi MoU menjadi norma yang operasional, mengikat institusi, dan dapat diperdebatkan di forum hukum. Di sinilah relasi berlapis terbentuk. UUD 1945 menyediakan slot konstitusional melalui Pasal 18B ayat (1) yang mengakui daerah yang bersifat khusus atau istimewa.565MoU mengisi slot itu dengan desain konkret sebagai hasil negosiasi politik. Lalu UUPA memformalkan desain itu menjadi norma positif yang menjadi bagian dari konstitusi material Aceh dalam NKRI.Konsekuensi dari konstruksi berlapis tersebut adalah lahirnya lex specialis Aceh. UUPA bukan sekadar undangundang otonomi daerah dengan perluasan kewenangan, melainkan undang-undang khusus yang, dalam batas tertentu, memodifikasi pemberlakuan undang-undang umum 564. CR-3, %u201cSubstansi MoU RI-GAM %u2018Mengagetkan,%u2019%u201d Hukum Online, August 18, 2005, https://www.hukumonline.com/berita/a/substansi-mou-rigammengagetkan-hol13416/.565. Gunawan A Tauda, %u201cDesain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,%u201d Administrative Law and Governance Journal 1, no. 4 (November 2018): 413%u201335, https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435.