Page 412 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA389specialis Aceh dan prosedur konstitusional yang dijanjikan kepada rakyat Aceh pasca-Helsinki.568 Di titik ini, Mahkamah tidak membaca Aceh sebagai %u201cdaerah yang minta berbeda%u201d, melainkan sebagai satuan pemerintahan yang kekhususannya diakui oleh UUD 1945 dan kemudian dikonkretkan melalui UUPA%u2014sebuah undang-undang yang lahir dari konteks perdamaian dan karenanya memuat prosedur perubahan yang tidak bisa diperlakukan seperti formalitas belaka.Mahkamah memulai pertimbangannya dengan langkah metodologis dengan mengaitkan perkara 66/PUUXV/2017 dengan Putusan 61/PUU-XV/2017 yang telah lebih dulu diputus. Di sana, Mahkamah sudah memeriksa konstitusionalitas Pasal 557 UU Pemilu dan menegaskan bahwa Pasal 557 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Rujukan silang ini bukan sekadar cara menghemat argumentasi, tetapi penegasan bahwa Mahkamah sedang membangun konsistensi yurisprudensi bahwa satu sengketa yang menyentuh Aceh harus dibaca sebagai rangkaian, bukan sebagai fragmen terpisah.569 Dengan demikian, Putusan 61/PUU-XV/2017 menjadi semacam %u201cfondasi%u201d yang menetapkan parameter konstitusional, sementara Perkara 66/PUUXV/2017 bergerak pada konsekuensi lanjutannya, khususnya soal pencabutan pasal-pasal UUPA melalui Pasal 571 huruf d.Dalam Putusan 61/PUU-XV/2017, Mahkamah sudah mengambil dua posisi fundamental yang kemudian diulang dan dipertegas. Pertama, kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh (KIP dan Panwaslih) memang tidak selalu masuk 568. Bakri, %u201cYusril: Jangan Sepelekan Aceh.%u201d569. Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Desember 19, 2017).