Page 413 - Demo
P. 413


                                    THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA390dalam kategori keistimewaan Aceh yang sering dibayangkan secara sempit%u2014misalnya syariat Islam, adat, atau simbolsimbol kultural.570 Namun, Mahkamah menekankan bahwa konteks historis kehadiran lembaga itu, termasuk penamaan, komposisi, dan cara pengisian, merupakan bagian dari arsitektur politik pascakonflik yang lahir dari proses %u201cpenataan ulang%u201d relasi Aceh%u2013pusat. Artinya, walaupun substansi tugas KIP/Panwaslih tetap terkait dengan sistem pemilu nasional, cara dan bentuk kelembagaannya tidak bisa dipisahkan dari desain khusus Aceh yang dipancang oleh UUPA. Karena itu, setiap perubahan yang menyentuh identitas kelembagaan%u2014nama, komposisi, pengisian%u2014harus menghormati mekanisme konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 269 ayat (3) UUPA. Di sini Mahkamah menempatkan prosedur bukan sebagai aksesori, melainkan sebagai %u201cpagar%u201d yang menjaga kekhususan agar tidak terkikis diam-diam lewat teknik legislasi.571Kedua, Mahkamah juga menegaskan sisi lain yang sama pentingnya yakni kelembagaan pemilu di Aceh tetap bagian integral dari sistem nasional penyelenggara pemilu yang berlandaskan Pasal 22E UUD 1945. Dengan kata lain, pengakuan terhadap kekhususan Aceh tidak berarti Aceh berada di luar kerangka pemilu nasional.572570. Muna Aulia Tiba, Fuadi, dan Zaki Ulya, %u201cPerbandingan Tim Seleksi Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Antara Daerah Aceh dan Nasional,%u201d Meukuta Alam%u202f: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 6, no. 1 (February 2025): 62%u201371, https://doi.org/10.33059/majim.v6i1.10895.571. Bakri, %u201cMK Kabulkan Permohonan Aceh,%u201d Serambinews, January 12, 2018, https://aceh.tribunnews.com/2018/01/12/mk-kabulkan-permohonan-aceh.572. Elidar Sari et al., %u201cDinamika Politik Partai Lokal di Aceh Menjelang Pemilu 2024: Analisis Undang-Undang Pemilu dan Partai Lokal,%u201d Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 12, no. 1 (May 2024): 159, https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.12046.
                                
   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417