Page 417 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA394hidup, selama negara menghormati cara yang sah untuk mengubahnya.Implikasi Normatif bagi Demokrasi AcehPenguatan demokrasi Aceh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 tidak tepat dibaca sebagai sekadar koreksi teknis atas dua ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. Putusan ini bekerja sebagai pagar konstitusional yang menjaga arsitektur demokrasi Aceh yang lahir dari MoU Helsinki, lalu dilembagakan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Yang dilindungi Mahkamah bukan hanya desain kelembagaan pemilu, melainkan logika perdamaian yang mengubah konflik bersenjata menjadi kompetisi politik yang sah. Dalam kerangka itu, pembentukan dan perubahan aturan pemilu di Aceh bukan urusan administrasi biasa, melainkan bagian dari jaminan bahwa integrasi Aceh ke dalam NKRI berlangsung melalui penghormatan terhadap kekhususan yang telah disepakati.Melalui Putusan 66/PUU-XV/2017, Mahkamah menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal ini sebelumnya mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengatur komposisi serta masa kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Panwas Pemilihan di Aceh.577 Secara substansi, norma pencabutan itu adalah jalan pintas legislasi yang menormalisasi Aceh ke dalam desain nasional dengan cara 577. Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.