Page 418 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA395mematikan pengaturan khusus yang menjadi bagian dari paket otonomi asimetris. Di titik ini, Mahkamah melihat masalah utamanya bukan semata pada pilihan kebijakan, melainkan pada cara negara menempuh pilihan itu.Mahkamah menegaskan dua pokok pikiran yang saling mengunci. Pertama, KIP Aceh dan Panwaslih Aceh tetap bagian dari sistem pemilu nasional sehingga pada asasnya dapat disesuaikan dengan desain kelembagaan nasional.578Ini penting untuk menjaga kesatuan standar pemilu dan memastikan Aceh tidak terlepas dari prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun pokok kedua menjadi syarat legitimasi, perubahan atas pengaturan tersebut tidak boleh mengabaikan tata cara khusus yang ditetapkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, terutama kewajiban konsultasi dan permintaan pertimbangan kepada DPRA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3). Mengabaikan prosedur itu dipandang menabrak Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum yang adil, karena Aceh kehilangan jaminan bahwa kekhususannya tidak dipreteli secara sepihak.Pada titik inilah putusan Mahkamah bertemu dengan garis argumentasi yang sejak awal ditegaskan Yusril Ihza Mahendra ketika hadir sebagai ahli. Persoalan utamanya bukan terletak pada boleh atau tidak bolehnya menyelaraskan kelembagaan pemilu Aceh dengan struktur nasional, melainkan pada cara negara mengubah kesepakatan yang telah dilembagakan menjadi hukum. MoU Helsinki dan UUPA bukan sekadar dokumen historis, melainkan 578. Shadli, Mukhlis, dan Yusriza, %u201cAnalisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu di Aceh.%u201d