Page 406 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA383sendiri yang luas melalui institusi demokratis di tingkat lokal. Hal ini bukan sekadar pernyataan politik, melainkan perubahan orientasi self-determination. Jika sebelumnya klaim cenderung bergerak pada external self-determination (pembentukan negara baru), maka pasca Helsinki klaim tersebut direinterpretasi menjadi internal self-determination, yakni pengelolaan diri secara luas di dalam negara. Dalam teori penyelesaian konflik, transformasi ini penting karena mengalihkan opsi pemisahan menuju pengakuan identitas dan kewenangan yang memadai untuk menurunkan insentif kekerasan.Kedua, MoU mengatur rekayasa politik lokal sebagai kompensasi atas pelepasan tuntutan kemerdekaan. Salah satu desain paling menonjol ialah pengakuan partai politik lokal. Perubahan ini signifikan karena sistem kepartaian Indonesia selama ini cenderung membatasi ruang bagi partai berbasis wilayah. Dengan partai lokal, eks kombatan dan jejaringnya memperoleh saluran partisipasi politik yang sah untuk bersaing dalam pemilu, menyuarakan aspirasi, dan menegosiasikan kepentingan tanpa menggunakan kekerasan. Dalam perspektif konstitusional, pengaturan ini menunjukkan upaya negara menanamkan institusi demokrasi sebagai mekanisme penyaluran konflik, bukan semata-mata formalitas prosedural.Ketiga, MoU memuat pengaturan distribusi kewenangan dan sumber daya yang berorientasi pada koreksi ketimpangan. Pembagian hasil sumber daya alam dan kewenangan luas di bidang tertentu menjadi simbol keadilan baru. Pesannya jelas, integrasi Aceh ke dalam NKRI tidak boleh terasa sebagai kembalinya status quo ketidakadilan, melainkan integrasi yang membawa manfaat nyata. Dalam banyak