Page 403 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA380bukan semata memihak Aceh, melainkan memihak konsistensi negara terhadap kata-katanya sendiri. Jika UUPA dipandang sebagai dokumen perdamaian yang terhormat, maka setiap intervensi terhadapnya harus diuji dengan standar tertinggi%u2014secara formil, secara konstitusional, dan dalam arti yang lebih luas, secara moral kenegaraan.MoU Helsinki sebagai Kontrak Damai KonstitusionalMoU Helsinki dapat dipahami sebagai kesepakatan damai yang memiliki signifikansi konstitusional karena menjelaskan kerangka keberlanjutan Aceh di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kedudukan yang khas. MoU bukan konstitusi dalam arti formal, dan bukan pula peraturan perundang-undangan yang berlaku langsung bagi warga negara. Namun substansinya mengandung karakter konstitusional karena menata ulang relasi kekuasaan pusat%u2013daerah, merumuskan kembali saluran representasi politik, serta memasukkan jaminan kelembagaan untuk mencegah kembalinya konflik bersenjata. Dalam pengertian ini, MoU berfungsi sebagai mekanisme mediasi antara aspirasi penentuan nasib sendiri (self-determination) di Aceh dan prinsip negara kesatuan di Indonesia, yang kemudian ditransformasikan ke dalam arsitektur institusional melalui UUPA.553Untuk memahami kedudukannya, MoU Helsinki perlu ditempatkan dalam lintasan sejarah konflik. Konflik bersenjata yang diproklamasikan sejak 1976 berangkat dari 553. M. Yakub Aiyub Kadir, %u201cPeace Agreement Between the Government of Indonesia and Free Aceh Movement: Its Natures and Challenges,%u201d Indonesia Law Review 8, no. 2 (August 2018): 168%u201389, https://doi.org/10.15742/ilrev.v8n2.487.