Page 401 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA378yang lebih besar yakni apakah negara mampu menjaga katakatanya sendiri? Ia memposisikan UUPA bukan sebagai teks hukum biasa yang bisa dicabut melalui ketentuan penutup undang-undang sektoral, melainkan sebagai norma yang memuat komitmen politik tingkat tinggi yang seharusnya diubah hanya dengan kehati-hatian ekstra.549 Di sini, pembelaan Yusril menjadi pembelaan terhadap etika konstitusional bahwa negara hukum bukan hanya soal rule by law, melainkan juga negara hukum (rule of law) yang menuntut konsistensi, keterprediksian, dan penghormatan pada mekanisme yang disepakati.Dalam bagian puncak keterangannya, Yusril menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang%u2014dalam bahasa teori konstitusi%u2014lebih dekat pada guardianship daripada sekadar koreksi legal-formal. Ia memberi pesan bahwa Mahkamah tidak semata-mata mengadili norma, tetapi menjaga kohesi konstitusional dan keutuhan janji-janji dasar negara. Logika yang ia gunakan sederhana bahwa apabila Presiden membuat undang-undang sendiri tanpa persetujuan DPR, sehebat apa pun substansinya, undang-undang itu cacat karena melanggar prosedur.550 Analogi ini lalu ditarik ke Aceh jika pembentuk undang-undang mengubah atau mencabut simpul-simpul UUPA melalui UU Pemilu tanpa konsultasi yang diwajibkan UUPA, maka cacat prosedural itu sendiri dapat cukup untuk menyatakan norma bermasalah, tanpa 549. Baharudin Al Farisi, %u201cUU Pemerintahan Aceh, Menko Polkam Soroti soal Kewenangan Pusat dan SDA,%u201d Kompas.com, November 19, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/11/19/17280101/uu-pemerintahanaceh-menko-polkam-soroti-soal-kewenangan-pusat-dan-sda.550. Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.