Page 395 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA372yang memotong mekanisme konsultasi yang sebelumnya disepakati sebagai bagian dari desain perdamaian.Kerangka baca Yusril bertumpu pada satu tesis kunci bahwa permohonan DPRA sesungguhnya lebih tepat dipahami sebagai keberatan formil terhadap cara normanorma dalam UU Pemilu bekerja terhadap UUPA, bukan semata serangan materil terhadap isi Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d. Dari perspektif ini, isu paling menentukan bukanlah apakah penyeragaman kelembagaan penyelenggara pemilu merupakan desain yang baik atau buruk, melainkan apakah DPR dan Presiden berwenang mengubah atau mencabut pasal-pasal inti UUPA tanpa mengikuti protokol perubahan yang ditentukan oleh UUPA sendiri.540Pergeseran fokus ini penting secara metodologis. Dalam tradisi negara hukum (rule of law), prosedur bukan aksesori belaka. Prosedur adalah pagar agar kekuasaan tidak berjalan liar, dan sekaligus instrumen untuk mengamankan legitimasi. Norma yang substansinya tampak masuk akal pun dapat runtuh jika lahir dari prosedur yang cacat. Karena itu, ketika Yusril menyebut perkara ini sebagai soal prosedur dan kepercayaan, ia sedang mengingatkan bahwa dalam konteks Aceh, prosedur bukan sekadar urusan %u201ctata cara legislasi%u201d, melainkan bagian dari arsitektur perdamaian%u2014bagian dari cara negara menunjukkan kesungguhan bahwa kekhususan Aceh tidak dikelola dengan logika sepihak.Di titik ini, Yusril menempatkan Mahkamah Konstitusi pada kerangka kewenangannya sendiri. Ia mengingatkan bahwa pengujian undang-undang tidak terbatas pada materi muatan, tetapi dapat pula menyentuh aspek proses 540. Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.