Page 394 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA371perlu dipertahankan karena berfungsi menopang konsolidasi perdamaian. Dalam konteks ini, kekhususan pemilu Aceh mencerminkan persoalan mengenai batas integrasi dan batas penghormatan terhadap diferensiasi dalam negara kesatuan.538 Sengketa ini, dengan demikian, mendorong pembacaan ulang relasi pusat dan daerah khusus dalam kerangka negara hukum, bukan hanya mengenai distribusi kewenangan, melainkan juga mengenai prosedur legislasi yang menghormati pengakuan kekhususan, menjamin kepastian hukum prosedural, dan mempertimbangkan konsekuensi politik-konstitusional dari perubahan desain yang berakar pada perjanjian damai.Keterangan YusrilDalam Perkara 66/PUU-XV/2017, suara Yusril Ihza Mahendra hadir bukan sebagai teknokrat pemilu yang sibuk memperdebatkan desain kelembagaan KIP versus KPU, melainkan sebagai constitutional statesman yang membaca perkara ini sebagai ujian atas prosedur, kepercayaan, dan konsistensi negara terhadap janji konstitusionalnya kepada Aceh. Karena itu, pembelaan Yusril tidak berhenti pada pembelaan terhadap DPRA sebagai Pemohon, melainkan pembelaan terhadap logika dasar lahirnya UUPA yakni konflik bersenjata diselesaikan melalui perjanjian politik,539 dan perjanjian itu diterjemahkan ke dalam undang-undang yang tidak boleh diubah secara sepihak, apalagi melalui jalan pintas 538. Aulia, Sari, and Yuana, %u201cAnalisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.%u201d539. M-1, %u201cPresiden: Terimalah UU Pemerintahan Aceh,%u201d Hukum Online, August 18, 2006, https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-terimalah-uupemerintahan-aceh-hol15329/.