Page 391 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA368dirancang agar selaras dengan realitas politik Aceh pascakonflik, termasuk keberadaan partai lokal dan struktur representasi Aceh. Ketika Pasal 557 UU Pemilu menyatakan KIP dan Panwaslih sebagai satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU dan Bawaslu, Pemohon melihatnya sebagai penyatuan paksa yang menghapus jarak institusional Aceh. Yang semula berdiri sebagai institusi khas Aceh berisiko direduksi menjadi unit operasional dari arsitektur nasional, sehingga ciri kekhususannya kehilangan daya.532Dimensi kedua adalah dimensi normatif hirarkis. Di sini Pemohon mengaktifkan doktrin lex specialis derogat legi generali. UUPA diposisikan sebagai undang-undang khusus yang lahir dari konteks luar biasa, yaitu penyelesaian konflik bersenjata melalui perundingan damai, sehingga normanormanya memiliki sifat spesialis yang tidak dapat digeser begitu saja oleh undang-undang sektoral yang bersifat umum. Dalam logika ini, perubahan terhadap norma khusus dalam UUPA tidak dapat dilakukan secara tidak langsung melalui ketentuan penutup undang-undang umum. Pemohon menekankan bahwa perubahan harus mengikuti mekanisme yang secara eksplisit diatur oleh UUPA sendiri, termasuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. Maka ketika Pasal 571 huruf d UU Pemilu mencabut ketentuan UUPA tanpa mengikuti prosedur tersebut, Pemohon memandangnya sebagai pelanggaran terhadap logika lex specialis sekaligus pelanggaran terhadap kepastian hukum prosedural.533Dimensi ketiga adalah dimensi representasi politik. 532. Pasaribu, %u201cTafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada.%u201d533. Rizwan and Tarigan, %u201cDinamika Politik Hukum Pembentukan UndangUndang Pemerintahan Aceh.%u201d