Page 393 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA370konsultasi dipahami sebagai gangguan terhadap legitimasi moral dari kesepakatan damai, bukan hanya gangguan terhadap norma hukum.Bertolak dari keempat dimensi tersebut, DPRA kemudian merumuskan kerugian konstitusionalnya.536Pertama, kerugian kelembagaan karena hak DPRA untuk dilibatkan dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung dengan Aceh diabaikan. Kedua, kerugian substantif karena desain kelembagaan pemilu yang khusus didegradasi oleh undang-undang pemilu nasional melalui mekanisme pencabutan yang dianggap tidak sesuai. Ketiga, kerugian representasional karena perubahan desain pemilu berpotensi mengganggu ekosistem partai lokal dan konfigurasi representasi politik Aceh yang merupakan bagian dari arsitektur pasca-konflik. Dengan demikian, permohonan DPRA tidak hanya menolak substansi penyeragaman, tetapi juga mengkritik cara pembentuk undang-undang memahami otonomi khusus.537 Dalam bacaan DPRA, pemilu memang urusan nasional, tetapi pengakuan konstitusional atas kekhususan adalah prinsip yang harus dibaca sejajar, bukan diletakkan di bawah prinsip keseragaman.Permohonan juga menimbulkan persoalan mengenai posisi pengaturan pemilu Aceh dalam struktur hukum nasional. Pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai ketentuan pelaksana UUPA yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan demi kebutuhan administrasi pemilu nasional, atau sebaliknya sebagai bagian dari inti pengaturan yang 536. Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.537. Erha Aprili Ramadhoni, %u201cIni Alasan Dua Anggota DPRA Ajukan Judicial Review ke MK Terkait UU Pemilu,%u201d Okezone, August 23, 2017, https://news.okezone.com/read/2017/08/23/337/1760972/ini-alasan-duaanggota-dpra-ajukan-judicial-review-ke-mk-terkait-uu-pemilu.