Page 389 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA366ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA yang mensyaratkan konsultasi dan pertimbangan DPRA dalam setiap rencana pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, termasuk perubahan terhadap pengaturan yang sebelumnya ditetapkan melalui UUPA. Bagi Pemohon, ketentuan tersebut bukan prosedur administratif belaka, melainkan manifestasi prinsip partisipasi dan persetujuan yang menjadi karakter otonomi khusus. Dengan demikian, kekhususan Aceh dibangun tidak hanya melalui substansi kewenangan, tetapi juga melalui prosedur yang memastikan keterlibatan Aceh ketika norma nasional menyentuh inti pengaturan otonomi khusus.Dari sini tampak titik masuk pertama bagi konsep kekhususan pemilu Aceh. Desain pemilu Aceh tidak dapat diperlakukan sebagai objek teknis yang bebas diatur ulang oleh undang-undang pemilu nasional. Ia harus dipahami sebagai bagian integral dari settlement politik pasca-konflik. Pemilu Aceh, termasuk siapa yang menyelenggarakan, bagaimana status KIP dan lembaga pengawas, dan bagaimana relasinya dengan KPU dan Bawaslu, merupakan bagian dari paket damai yang dituangkan ke dalam UUPA dan memperoleh perlindungan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.529 Karena itu, ketika UU Pemilu mencabut pasal-pasal kunci UUPA tanpa prosedur konsultasi yang dituntut UUPA, DPRA memaknainya bukan hanya sebagai pelanggaran prosedural, tetapi juga sebagai pengingkaran terhadap kekhususan Aceh itu sendiri.529. Eza Aulia, Putri Kemala Sari, and Adella Yuana, %u201cAnalisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024 Berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,%u201d Jurnal Hukum Samudra Keadilan 19, no. 2 (January 2025): 271%u201385, https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i2.10664.