Page 386 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA363politik modern, maka desain pemilu Aceh menjadi salah satu aspek yang paling sensitif dalam menjaga kesinambungan perdamaian.Secara kronologis, UU Pemilu disahkan pada 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada 16 Agustus 2017.522 DPRA mendalilkan bahwa pembentukan norma yang menyentuh langsung desain pemerintahan Aceh%u2014khususnya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d%u2014tidak didahului konsultasi dan tidak memperoleh pertimbangan DPRA sebagaimana diperintahkan UUPA.523 Dalil ini penting karena mekanisme konsultasi dimaksudkan sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus pemeliharaan kepercayaan publik pascaperdamaian.Objek pengujian materiil mencakup (i) Pasal 557 UU Pemilu yang mengintegrasikan KIP Aceh dan Panwaslih ke dalam arsitektur kelembagaan nasional yang bersifat hierarkis; dan (ii) Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang menyatakan pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UUPA. Pada titik ini, sengketa bukan hanya soal %u2018subjek yang mengangkat%u2019 atau %u2018jumlah komisioner%u2019, tetapi menyangkut apakah perubahan desain kelembagaan pemilu Aceh dapat dilakukan melalui UU Pemilu nasional tanpa menempuh prosedur khusus yang telah dibangun 522. Humas, %u201cInilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Read More: Https://Setkab.Go.Id/Inilah-Undang-Undang-Nomor7-Tahun-2017-Tentang-Pemilihan-Umum-1/,%u201d Sekretariat Kabinet RI, August 22, 2017, https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/.523. Fachri Fachrudin, %u201cKetua DPR Aceh Gugat UU Pemilu, Apa yang Dipersoalkan?,%u201d Kompas.com, September 20, 2017, https://nasional.kompas.com/read/2017/09/20/05551161/ketua-dpr-aceh-gugat-uupemilu-apa-yang-dipersoalkan.