Page 387 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA364UUPA sebagai lex specialis kekhususan Aceh.524Petitum Pemohon pada intinya meminta Mahkamah menyatakan kedua norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, dinamika perkara menunjukkan adanya pertautan erat dengan putusan pendahulu (Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017) yang telah lebih dahulu memutus sebagian isu terkait Pasal 557.525 Karena itu, fokus argumentasi dan penilaian Mahkamah dalam perkara a quo pada akhirnya menguncup pada pertanyaan prosedural-konstitusional mengenai pencabutan norma UUPA melalui Pasal 571 huruf d.Rumusan MasalahBertolak dari konfigurasi perkara tersebut, tulisan ini merumuskan dua pertanyaan pokok. Pertama, apakah pembentuk undang-undang dapat mencabut norma UUPA yang mengatur kekhususan pemilu Aceh melalui UU Pemilu nasional tanpa memenuhi mekanisme konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana diperintahkan UUPA. Kedua, bagaimana Mahkamah membangun batas konstitusional prosedur pembentukan undang-undang ketika norma yang diubah berkaitan langsung dengan pengakuan kekhususan daerah sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.Dari sudut pandang DPRA, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hadir dengan dua ketentuan kunci yang dianggap mengancam bangunan 524. M. Haris SA, %u201cLegislator Nilai UU Pemilu Abaikan Kekhususan Aceh,%u201d Antara, August 7, 2017, https://www.antaranews.com/berita/645285/legislator-nilai-uu-pemilu-abaikan-kekhususan-aceh.525. Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.