Page 384 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA361pembentukan norma yang dapat dipertanggungjawabkan dan konsistensi negara dalam memenuhi komitmen perdamaian.518 Dalam kerangka negara hukum, kerentanan utama bukan terletak pada keberadaan kekhususan itu sendiri, melainkan pada mekanisme perubahan yang mengabaikan standar prosedural dan batas-batas yang jelas.Kekhususan Pemilu AcehPermohonan dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 pada dasarnya bukan sekadar sengketa norma teknis kepemiluan. Ia menyentuh apa yang dapat disebut sebagai janji konstitusional negara kepada Aceh, yakni pengakuan atas kekhususan yang kemudian dimaterialkan melalui desain institusional dan prosedural, termasuk desain pemilu.519Dalam kerangka ini, pemilu di Aceh bukan hanya mekanisme periodik untuk memilih wakil dan pemimpin, melainkan bagian dari arsitektur pasca-konflik yang sengaja dirancang untuk menjaga stabilitas politik, merawat kepercayaan (kepercayaan), dan memastikan bahwa integrasi Aceh ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlangsung melalui jalan damai yang dapat diterima oleh masyarakat Aceh.520518. Andri Rafi Prayogo and Dodik Setiawan Nur Heriyanto, %u201cMengukur Nafas Panjang Perdamaian: Analisis Normatif MoU Helsinki dalam Menjamin Hak Asasi dan Rekonsiliasi di Aceh,%u201d Lex Renaissance 10, no. 1 (July 2025): 125%u201345, https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art5.519. Alboin Pasaribu, %u201cTafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada,%u201d Jurnal Konstitusi 16, no. 2 (July 2019): 416, https://doi.org/10.31078/jk16210.520. Nana Nana, R. Hamdani Harahap, and Heri Kusmanto, %u201cAnalisis Proses Politik Uji Mampu Baca Al-Qur%u2019an Calon Anggota DPRA dan DPRK bagi Partai Politik Nasional di Provinsi Aceh,%u201d PERSPEKTIF 11, no. 1 (December 2021): 231%u201349, https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5504.