Page 385 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA362Melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terlebih dahulu menegaskan kedudukan dirinya yang berbeda dari DPRD provinsi pada umumnya. DPRA tidak diposisikan semata sebagai lembaga perwakilan daerah dalam arti administratif, melainkan sebagai lembaga perwakilan rakyat pada daerah yang oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 diakui bersifat istimewa dan bersifat khusus. Pengakuan konstitusional ini mengandung konsekuensi bahwa kekhususan Aceh bukan sekadar kebijakan desentralisasi biasa, melainkan pengakuan yang melekat pada desain ketatanegaraan. Karena itu, perubahan terhadap aspek-aspek yang menyentuh inti kekhususan, termasuk aspek kepemiluan, seharusnya tidak diperlakukan seperti perubahan teknis pada daerah lain.Kekhususan tersebut kemudian dituangkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UUPA tidak hanya mengatur pembagian urusan pemerintahan atau tata kelola kelembagaan daerah, melainkan juga membentuk arsitektur politik Aceh pascakonflik melalui pengakuan partai politik lokal, pengaturan tersendiri mengenai pemilihan kepala daerah, serta desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang tidak sepenuhnya identik dengan daerah lain.521 Dengan demikian, lex specialis Aceh tidak berhenti pada ranah syariat atau kelembagaan pemerintahan daerah, tetapi juga menjangkau ranah pemilihan umum sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan. Karena pemilu merupakan mekanisme utama legitimasi 521. Elva Imeldatur Rohmah, %u201cOtonomi Khusus sebagai Bentuk Desentralisasi Politik pada Daerah Rentan Konflik,%u201d Legacy: Jurnal Hukum dan PerundangUndangan 3, no. 2 (September 2023): 181%u201398, https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.181-198.