Page 396 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA373pembentukannya. Norma dalam UU MK (Pasal 51A ayat (3) dan (4) UU 8/2011) memberi ruang bagi Mahkamah untuk menilai pembentukan undang-undang dengan merujuk pada kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundangundangan, termasuk rujukan pada UU pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara undangundang umum, rujukan lazim Mahkamah adalah UUD 1945 dan kaidah formal pembentukan undang-undang. Namun, kata Yusril, perkara Aceh memiliki lapisan tambahan yang tidak dapat diabaikan bahwa UUPA sendiri memuat prosedur khusus yang mengikat pembentuk undang-undang ketika hendak membentuk atau mengubah undang-undang yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.541Lapisan tambahan itulah yang ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA rencana pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Dalam konstruksi Yusril, ketentuan ini bukan norma biasa. Ia merupakan derivasi institusional dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui daerah yang bersifat khusus.542Artinya, pengakuan kekhususan tidak hanya bermakna pemberian kewenangan substantif, tetapi juga penetapan prosedur yang memastikan kekhususan itu tidak dilucuti melalui mekanisme legislasi yang mengabaikan pihak Aceh. Dengan demikian, ketika UU Pemilu memasukkan norma yang menyeragamkan kelembagaan pemilu Aceh 541. Ihsanuddin, %u201cYusril Sebut MK Seharusnya Beri Kekhususan untuk Pilgub Aceh,%u201d Kompas.com, March 16, 2017, https://nasional.kompas.com/read/2017/03/16/20240461/yusril.sebut.mk.seharusnya.beri.kekhususan.untuk.pilgub.aceh.542. %u2019Ulya, %u201cRefleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh.%u201d