Page 398 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA375yang menyentuh desain kekhususan Aceh. DPRA tidak ditempatkan sebagai veto player absolut, melainkan sebagai pengaman prosedural agar perubahan tersebut berlangsung secara legitimate dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada titik inilah kepastian hukum prosedural menjadi sentral. Apabila negara melalui UUPA mensyaratkan konsultasi dan pertimbangan DPRA, maka perubahan atau pencabutan ketentuan UUPA melalui UU Pemilu tanpa pemenuhan syarat tersebut menunjukkan inkonsistensi pembentuk undangundang terhadap standar prosedural yang ditetapkannya sendiri. Menurut ahli, inkonsistensi semacam ini bukan persoalan teknis, melainkan persoalan konstitusional karena berpotensi mengganggu kepastian hukum, melemahkan desain pengakuan kekhususan, dan menurunkan legitimasi negara di hadapan publik Aceh.Menariknya, dalam membedakan formil dan materil, Yusril justru menampilkan posisi yang relatif moderat terhadap substansi Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d. Ia mengakui bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu%u2014apakah KIP berada dalam hierarki KPU nasional atau memiliki konfigurasi khusus%u2014pada prinsipnya dapat berada dalam ranah open legal policy.545 Artinya, selama tidak bertentangan secara terang dengan konstitusi, pilihan desain kelembagaan adalah wilayah kebijakan pembentuk undang-undang. Dengan merujuk garis besar yurisprudensi tentang open legal policy, Yusril menyiratkan bahwa menyerang norma semata karena dinilai kurang ideal akan sulit dimenangkan. Mahkamah 545. Shadli, Mukhlis, and Yusriza, %u201cAnalisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu di Aceh,%u201d Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 11, no. 1 (June 2023): 185, https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.10033.