Page 435 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA412eksplisit, melainkan dapat berupa konfigurasi norma dan kebiasaan administratif yang menghasilkan efek pembatasan terhadap warga negara sendiri.Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai diskriminasi sipil. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan keadaan ketika seseorang tetap diakui sebagai warga negara dengan seluruh atribut formalnya, namun aksesnya terhadap hak-hak keperdataan tertentu menyempit akibat suatu status personal yang sah menurut hukum. Diskriminasi sipil berbeda dari diskriminasi terang-terangan. Ia bekerja melalui jalan tidak langsung, melalui paduan norma yang tampak netral, namun menimbulkan dampak yang tidak seimbang pada kelompok tertentu. Pada konteks perkawinan campuran, paduan itu terutama berasal dari: (i) pembatasan subjek Hak Milik dan Hak Guna Bangunan dalam UndangUndang Pokok Agraria; (ii) rezim harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan; dan (iii) pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya dibatasi pada sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.586Di lapangan, paduan norma tersebut diterjemahkan ke dalam logika administratif dimana harta yang diperoleh selama perkawinan dipandang sebagai harta bersama, maka setiap perolehan tanah atau hunian oleh WNI yang menikah dengan WNA dianggap berpotensi menjadi harta bersama yang turut menguntungkan atau melibatkan WNA. Logika ini mendorong langkah pencegahan yang sering diambil oleh pengembang, perbankan, dan aktor transaksi lainnya, 586. I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna, I Nyoman Putu Budiartha, dan I Putu Gede Seputra, %u201cKepemilikan Hak atas Tanah dalam Perkawinan Campuran,%u201d Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 1 (August 2020): 157%u201363, https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2149.157-163.