Page 436 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA413yaitu menolak transaksi sejak awal atau meminta WNI melakukan perubahan status yang justru merendahkan martabat hukum perkawinan. Dalam kondisi tertentu, warga negara terdorong memilih solusi yang tidak jujur, misalnya menyatakan tidak kawin, memalsukan status, atau menunda pencatatan.587 Dengan demikian, persoalan bergerak dari ranah kebijakan agraria ke ranah integritas tata kelola hukum.Tulisan membahas bagaimana Yusril memberikan prespektif ketatanegaraan dalam memahami persoalan yang tidak cukup diselesaikan dengan narasi ketakutan terhadap kepemilikan asing. Hal ini dikarenakan ada efek samping disaat regulasi ini diterapkan dalam perkawinan campuran. Oleh karenanya, konsekuensi yang paling mungkin terjadi adalah pembatasan yang memukul warga negara sendiri. Sebaliknya, apabila isu dibaca sebagai persoalan desain norma dan desain kelembagaan, maka terbuka kemungkinan untuk menjaga kebijakan agraria tanpa memproduksi pembatasan keperdataan yang tidak proporsional bagi WNI.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 kemudian mencoba menengahi dengan tetap mempertahankan asas nasionalitas dalam UU 5/1960 dan menolak permohonan yang meminta penafsiran baru atas frasa warga negara Indonesia pada pasal-pasal agraria yang menjadi objek uji. Namun, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan mengoreksi rezim perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU 1/1974 587. Rizza Nafa%u2019Ani Hidayat dan Sayid Sabirin, %u201cAkibat Hukum Pemalsuan Dokumen Perkawinan Campuran di Indonesia,%u201d Sosiora 2, no. 2 (August 2024): 84%u201393, https://doi.org/10.65260/sosiora.v2i2.17.