Page 532 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA509huruf g UU 28/2009 dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemasukan golf ke dalam kategori hiburan adalah kebijakan pembentuk undang-undang dalam konteks hukum pajak yang secara konstitusional masih dapat dibenarkan, sepanjang memenuhi asas proporsionalitas dan ability to pay. Oleh karena itu, dalam dissenting opinion-nya, ia berpendapat bahwa permohonan para Pemohon semestinya ditolak.Kesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa kekuasaan memungut pajak tidak boleh bekerja sebagai kekuasaan untuk mengklasifikasikan secara selektif tanpa ukuran yang dapat diuji secara konstitusional. Keadilan pajak ditafsirkan oleh Mahkamah bukan sebagai penilaian moral atas golf, melainkan sebagai disiplin rasionalitas klasifikasi. Oleh karenanya, golf dipahami sebagai olahraga yang secara sistemik memiliki karakter yang sebanding dengan cabang olahraga lain, sehingga menjadikannya objek pajak hiburan berisiko melahirkan perlakuan tidak setara dan mengganggu kepastian hukum. Pertimbangan Mahkamah juga menempatkan potensi pajak ganda sebagai problem konstitusional, karena tumpang tindih rezim pusat dan daerah pada objek yang sama membuat beban fiskal menjadi tidak tertib, membuka ruang ketidakadilan, dan pada akhirnya mereduksi jaminan kepastian hukum yang adil. Implikasinya, putusan ini memberi rambu bagi desain pajak daerah agar tidak menjadikan stereotip sosial, asumsi kemampuan ekonomi, atau kebutuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai satu-satunya fondasi pembeda, tanpa