Page 338 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA3151945(persamaan di hadapan hukum), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (kesempatan yang sama dalam pemerintahan), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (hak bebas dari perlakuan diskriminatif). Di sisi lain, ia juga mengingat karakter BPK sebagai constitutional organ yang lahir langsung dari UUD 1945, terutama Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945, yang menegaskan BPK sebagai lembaga bebas dan mandiri yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Ia berargumen bahwa undang-undang merumuskan mekanisme pengangkatan penggantian antarwaktu yang membatasi masa jabatan pengganti sekadar sisa masa jabatan pendahulunya sehingga menciptakan ketidaksinkronan dengan Pasal 5 ayat (1) UU BPK %u2014 yang menjanjikan masa jabatan lima tahun %u2014 tetapi juga melahirkan diskriminasi perlakuan di antara anggota BPK yang sejatinya duduk di kursi yang sama, menjalankan fungsi yang sama, dan memikul tanggung jawab konstitusional yang sama.452Bahrullah kemudian memulai dari fakta bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU BPK menyatakan bahwa apabila anggota BPK diberhentikan, dilakukan pengangkatan penggantian antarwaktu dengan syarat dan tata cara sebagaimana Pasal 13 dan 14, dan diresmikan dengan Keputusan Presiden. Pasal 22 ayat (4) UU BPK kemudian mengunci posisi bahwa Anggota BPK pengganti melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPK yang digantikannya.453452. Putusan Nomor 13/PUU-XI/2013.453. Ash, %u201cAhli%u202f: Aturan PAW Tidak Tepat untuk BPK,%u201d Hukum Online, March 21, 2013, https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli---aturan-pawtidak-tepat-untuk-bpk-lt514aec6347c4d/.