Page 133 - Demo
P. 133
96sung di bawah%u201d Presiden, batas antara pengabdian danpersekongkolan jadi kabur. Polisi bisa saja punya tafsir makna, lalu berkata: %u201cKamihanya menjalankan perintah.%u201d Tapi publik sering melihat:%u201cLho, perintah itu kok searah dengan selera kekuasaan?%u201dDalam bahasa awam, ini seperti punya satpam komplekyang katanya menjaga semua rumah, tapi tiap kali pemilikrumah nomor satu batuk, dia langsung lari menyuguhkan obat%u2014 sementara rumah tetangga kebakaran malah cumadisoraki.Yusril tidak menutup mata terhadap hal ini. Ia pahambahwa hubungan struktural yang %u201cterlalu dekat%u201d denganPresiden berpotensi mengikis independensi. Karena itu, dalambanyak kesempatan, ia menyarankan agar hubungan itudievaluasi kembali. Tidak harus mencabut Polri dari Presiden, tapi perlumekanisme kontrol dan akuntabilitas yang tegas. Caranya?Entah lewat kementerian koordinatif, atau dewan pengawassipil yang tak bisa ditelepon tengah malam.Sebab, kalau tidak ada check and balance, Polri akan terusberada dalam dilema identitas: di satu sisi dituntut netral, tapidi sisi lain %u201csetia%u201d pada yang mengangkat Kapolri-nya. Di titikinilah reformasi mental yang dimaksud Yusril menemukanrelevansinya. Ia bukan sekadar bicara etika petugas dilapangan, tapi etika kekuasaan di pucuknya.Kata Yusril, %u201cKita ingin Polri kembali menjadi alat negara,bukan alat siapa pun yang sedang berkuasa.%u201d Kalimatsederhana itu, kalau dibaca dengan hati yang jernih, adalah

