Page 257 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA234ketika undang-undang memerintahkan pengaturan lebih lanjut untuk menjalankan norma undang-undang, kanal yang sesuai adalah peraturan pemerintah.357 Mahkamah memandang bahwa peraturan pemerintah memiliki fungsi eksekutif yang jelas sebagai pelaksana undang-undang dan, secara hierarkis, lebih stabil daripada instrumen yang lebih rendah. Dengan menunjuk kanal ini, Mahkamah tidak sedang memilih instrumen karena preferensi administratif, tetapi karena kebutuhan konstitusional untuk menutup ketidakpastian delegasi.Pilihan ini dapat dijelaskan kembali melalui kacamata Yusril. Dalam praktik kekuasaan, instrumen yang lebih fleksibel cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh ritme politik dan pertimbangan jangka pendek. Jika jaminan kesejahteraan dan keamanan hakim diserahkan pada instrumen yang elastis, maka jaminan itu berpotensi menjadi variabel kebijakan yang mudah dinegosiasikan, ditunda, atau diubah. Bagi Yusril, independensi kehakiman tidak hanya soal larangan intervensi terhadap putusan, tetapi juga soal prasyarat material agar hakim tidak rentan pada tekanan. Di sini, kepastian jalur pengaturan adalah infrastruktur independensi. Mahkamah, dalam putusan ini, menertibkan jalur pengaturan bukan berarti Mahkamah menentukan isi kebijakan, tetapi memastikan isi kebijakan kelak lahir dalam kanal yang tepat, stabil, dan dapat dipertanggungjawabkan.Setelah menetapkan problem konstitusional dan kanal normatif yang tepat, Mahkamah memilih bentuk pemulihan yang proporsional. Mahkamah tidak membatalkan seluruh 357. Sahbani, %u201cAturan Hak Hakim Harus Diatur Dalam PP.%u201d