Page 253 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA230desain regulasi yang tersebar, atau kekosongan peraturan pelaksana.351 Ketika objeknya terkait prasyarat independensi hakim, dampak ketidakpastian menjadi lebih serius karena menyentuh keseimbangan antar cabang kekuasaan.Dari teori, standar global, dan praktik komparatif, kemerdekaan kehakiman dapat disintesiskan sebagai desain negara hukum yang terukur. Ia memerlukan jaminan decisional, personal, institusional, finansial, dan keamanan. Ia memerlukan model rekrutmen dan disiplin yang meminimalkan dominasi politik tanpa menutup akuntabilitas. Ia memerlukan otonomi administrasi yang diimbangi transparansi. Ia memerlukan stabilitas pengaturan kesejahteraan yang tidak berubah menjadi alat kontrol. Dan ia memerlukan perlindungan dari tekanan eksternal maupun internal.Sintesis ini memiliki implikasi metodologis bagi studi putusan pengujian undang-undang. Ketika pengadilan konstitusi menilai norma delegatif yang kabur pada isu kesejahteraan dan keamanan hakim, pengadilan sebenarnya sedang menilai apakah negara hukum bekerja pada level infrastruktur. Ia menilai bukan hanya apa yang dijanjikan undang-undang, tetapi bagaimana janji itu dibuat dapat dilaksanakan secara tertib. Dengan demikian, perdebatan mengenai instrumen pelaksana, delegasi pengaturan, dan kepastian hukum dapat diposisikan sebagai bagian dari teori kemerdekaan kehakiman, karena ia menentukan stabilitas prasyarat independensi dalam jangka panjang.Ratio Decidendi Mahkamah Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 351. Yusuf, %u201cKeberlakuan Peraturan Dalam Undang-Undang Yang Tidak Kunjung Diterbitkan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksanaannya.%u201d