Page 258 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA235norma yang menjanjikan gaji pokok, tunjangan, hak-hak lain, dan jaminan keamanan bagi hakim. Pembatalan total justru berisiko menciptakan kekosongan hukum atau menghapus pengakuan normatif atas jaminan tersebut. Karena itu, Mahkamah menggunakan teknik putusan bersyarat.358 Frasa diatur dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam teknik ini, norma tetap berlaku, tetapi maknanya dipersempit agar sejalan dengan konstitusi.Pemilihan putusan bersyarat dapat dibaca sebagai bentuk kedewasaan doktrinal Mahkamah. Ia menjaga keseimbangan antara koreksi konstitusional dan penghormatan terhadap ruang kebijakan pembentuk undang-undang dan pemerintah. Ini juga sejalan dengan pembacaan Yusril mengenai negara hukum sebagai disiplin kekuasaan dimana hakim konstitusi memperbaiki cara norma bekerja, bukan menggantikan ruang kebijakan fiskal yang secara prinsip berada dalam ranah pembentuk undang-undang dan pemerintah.359 Dengan kata lain, Mahkamah menegakkan tertib norma tanpa mengambil alih policy making. Di sinilah, kontribusi putusan bahwa ia menunjukkan bagaimana koreksi konstitusional dapat dilakukan melalui penertiban delegasi, suatu wilayah yang sering dipandang kecil, padahal menentukan akuntabilitas regulasi.Selanjutnya, Mahkamah juga harus menghadapi petitum pemohon yang meminta konsekuensi implementatif dalam ranah anggaran. Dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia, proses penganggaran memiliki mekanisme konstitusional 358. Sahbani.359. ash, %u201cAturan Hak Tunjangan Hakim Perlu Penegasan.%u201d