Page 259 - Demo

THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA THE LANDMARK CASES OF PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA236tersendiri, melibatkan penyusunan dan pembahasan anggaran oleh pemerintah dan DPR. Mahkamah pada umumnya berhati-hati untuk tidak memerintahkan alokasi anggaran secara langsung, karena hal itu dapat mengaburkan pemisahan fungsi dan memindahkan kewenangan fiskal ke ranah yudisial. Karena itu, arah putusan Mahkamah lebih menekankan pemulihan normatif, yakni memastikan jalur regulasi pelaksanaan menjadi jelas, sehingga pemerintah berkewajiban menindaklanjuti melalui peraturan pemerintah. Dalam perspektif, Yusril ini adalah titik keseimbangan yang tepat yakni Mahkamah memastikan perintah undangundang dapat dilaksanakan secara tertib, sementara detail implementasi fiskal tetap bergerak dalam prosedur politikanggaran yang konstitusional.Dengan demikian, ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 dapat diringkas ke dalam tiga lapisan argumentasi. Lapisan pertama adalah argumentasi kepastian hukum dimana delegasi yang terlalu umum menimbulkan ketidakpastian instrumen pelaksana sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Lapisan kedua adalah argumentasi kanal pelaksanaan dimana konstitusi menyediakan jalur pelaksanaan undang-undang melalui peraturan pemerintah, sehingga delegasi harus ditertibkan agar mengarah pada instrumen tersebut. Lapisan ketiga adalah argumentasi remedial bahwa pemulihan dilakukan melalui putusan bersyarat agar pengakuan normatif atas hak-hak hakim tetap terjaga sekaligus ketidakpastian delegasi ditutup.Keseluruhan struktur ini menunjukkan bahwa Mahkamah sebenarnya sedang menguatkan desain institusional independensi kehakiman melalui disiplin